Headline

90 Persen UKM Tak Punya Asuransi Bencana

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia hampir tidak memiliki kesadaran untuk bergabung dengan asuransi demi melindungi risiko kerugian jika kegiatan usaha mereka hancur karena terkena bencana alam.

“Hampir 90 persen UKM tidak memikirkan soal asuransi, apalagi untuk melindungi risiko bencana alam. Faktor biaya menjadi pertimbangan mereka,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Perempuan, Gender, dan UKM, Nina Tursinah, di Jakarta, Senin, 15 April 2013.

Nina mengatakan saat ini terdapat lebih dari 53 juta unit usaha UKM di seluruh Indonesia. Mereka masih terkendala oleh berbagai masalah, mulai dari infrastruktur, bunga bank, modal, teknologi, pemasaran, dan daya saing. Mereka lebih mementingkan permasalahan tersebut daripada mengantisipasi masalah bencana alam yang bisa mematikan langsung usaha mereka.

“Kalau ikut asuransi, mereka berfikir bahwa cost yang dibutuhkan terlalu besar, akhirnya mereka tidak mengasuransikan usaha mereka,” kata Nina.

Apindo telah melakukan beberapa sosialisasi agar para pelaku UKM mau bergabung dalam program asuransi. Biaya premi yang dianggap tinggi, kata Nina, dapat diantisipasi dengan kerja sama dengan penyedia layanan asuransi agar mendapatkan premi yang rendah.

Perwakilan International Labor Organization, (ILO), Michiko Miyamoto, mengatakan asuransi sangat dibutuhkan oleh pelaku UKM karena saat bencana terjadi kemungkinan besar seluruh alat pendukung produksi akan hancur. Asuransi, kata Michiko, dibutuhkan agar usaha mereka bisa bertahan untuk jangka waktu lama, tidak hanya sementara.

“Peran pemerintah dan bank diperlukan di sini. Pinjaman bank yang diberikan untuk UKM seharusnya bisa digunakan untuk biaya proteksi saat bencana,” katanya.

Koordinator Proyek ILO, Donato Kiniger-Passigli, mengatakan pada 2012 tercatat lebih dari 40 ribu orang meninggal dunia karena bencana alam. Kerugian pun mencapai US$186 miliar. “Sebagian besar diderita oleh UKM padahal lebih dari 60 persen UKM menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Menurut dia, harus diciptakan sebuah instrumen agar para pelaku UKM siaap menghadapi risiko bencana. Mereka harus bisa mengidentifikasi nilai aset serta bahaya yang ditimbulkan sehingga siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Dikutip dari Tempo.Co

Related posts:

What Next?

Related Articles